JATENGEKSPOS.COM – Dua pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Semarang bertukar posisi. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti melantik Joko Hartono dan Yudi Hardianto Wibowo untuk mengisi jabatan baru, Senin (21/9/2026).
Joko Hartono yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang kini dipercaya memimpin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Sementara Yudi Hardianto Wibowo yang sebelumnya menjadi Kepala Disdukcapil bergeser menjadi Kepala BKPP Kota Semarang.
Rotasi tersebut tidak hanya menjadi pergantian posisi. Agustina langsung memberikan sejumlah pekerjaan strategis kepada kedua pejabat, terutama terkait akurasi data kependudukan dan penguatan manajemen talenta ASN.
Agustina meminta kedua pejabat segera memahami tugas dan tanggung jawab di tempat baru. Menurutnya, seorang kepala organisasi harus mampu membaca persoalan, mengatur jajaran, sekaligus memastikan seluruh pekerjaan bergerak sesuai arah pembangunan daerah.
Ia mengibaratkan kepala perangkat daerah sebagai nakhoda yang harus mampu menentukan arah perjalanan organisasi.
“Panjenengan harus memahami arah pembangunan Kota Semarang, membaca persoalan dengan cermat, mengambil keputusan yang tepat dan menggerakkan jajaran untuk bekerja bersama,” ujar Agustina.
Menurutnya, pemimpin perangkat daerah tidak cukup hanya memahami urusan administratif. Setiap organisasi memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas kebijakan pemerintah.
Data Kependudukan Jadi Kunci Kebijakan
Salah satu perhatian Agustina diarahkan kepada Kepala Disdukcapil yang baru.
Ia menegaskan bahwa data kependudukan bukan sekadar kumpulan informasi administratif. Data tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan berbagai program pembangunan.
Mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pekerjaan hingga pelayanan publik membutuhkan data penduduk yang akurat.
“Di balik satu KTP, di balik satu KK, ada hak seseorang untuk mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, bantuan sosial hingga berbagai layanan pemerintah,” tegasnya.
Karena itu, pembaruan data kependudukan harus dilakukan secara berkelanjutan.
Agustina meminta Disdukcapil memastikan perubahan data warga dapat tercatat sehingga pemerintah memiliki gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi masyarakat.
Agustina memberikan contoh pentingnya data kependudukan dalam menentukan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Salah satunya adalah data warga penyandang disabilitas. Informasi tersebut dibutuhkan untuk menentukan perangkat daerah yang perlu memberikan pelayanan maupun dukungan kepada kelompok masyarakat tersebut.
Data itu juga berkaitan dengan program pelayanan seperti Rumah Inspirasi.
Tidak hanya itu, data kependudukan dapat digunakan untuk menghitung kebutuhan pembangunan sekolah hingga menentukan alternatif program pendidikan bagi masyarakat.
“Disdukcapil memiliki kewajiban untuk update. Data itu menjadi dasar bagi kita untuk mengambil keputusan,” katanya.
Dengan demikian, akurasi data menjadi bagian penting dari proses perencanaan pembangunan Kota Semarang.
Kepala BKPP Diminta Cari ASN yang Tepat
Sementara itu, tugas strategis lainnya diberikan kepada Kepala BKPP yang baru, Yudi Hardianto Wibowo.
Agustina meminta BKPP memperkuat manajemen talenta ASN. Penempatan pegawai, menurutnya, tidak cukup hanya melihat jabatan maupun latar belakang pendidikan.
Rekam jejak, pengalaman, kompetensi dan potensi ASN juga harus menjadi bahan pertimbangan.
Pemerintah kota perlu mengetahui kemampuan masing-masing pegawai agar penempatan personel dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
“Manajemen talenta harus semakin kuat untuk mengeksplor the right person on the right place. Bukan the right title on the right place,” ujar Agustina.
Menurutnya, setiap ASN memiliki pengalaman dan kemampuan yang berbeda. Potensi tersebut perlu dipetakan sehingga dapat digunakan untuk mendukung target pembangunan Kota Semarang.
Selain meminta perhatian pada data dan manajemen ASN, Agustina juga mendorong seluruh jajaran Pemkot Semarang mempercepat proses kerja.
Menurutnya, tuntutan pelayanan pemerintahan saat ini semakin membutuhkan kecepatan dalam merespons persoalan dan mengambil keputusan.
Koordinasi juga tidak harus selalu dilakukan melalui pertemuan tatap muka. Komunikasi melalui telepon maupun rapat virtual dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penyelesaian persoalan.
“Era kita adalah era kita harus speed, mempercepat. Tidak hanya layanan, tetapi juga proses pengambilan keputusan,” ujarnya.
Dengan rotasi dua pejabat tersebut, Agustina berharap Disdukcapil dan BKPP tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi mampu menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas pemerintahan Kota Semarang.
Akurasi data kependudukan dan pemetaan talenta ASN menjadi dua pekerjaan yang kini mendapat perhatian setelah pergantian posisi kedua pejabat tersebut.(rd)
