Rapat Komisi A DPRD Kota Semarang membahas soal pelepasan tanah di Kalisegoro Kecamatan Gunungpati.

SEMARANG – Komisi A DPRD Kota Semarang menggelar rapat dengar pendapat terkait surat pelepasan tanah warga di Kelurahan Kalisegoro Kecamatan Gunungpati, Senin (21/9/2020). Dalam rapat tersebut warga menghendaki tanah yang sudah ditempatinya selama puluhan tahun bisa diberikan sertifikatnya.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi A DPRD Kota Semarang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A, Fajar Rinawan Sitorus. Didampingi Sekretaris Komisi A Budiharto, Anggota Komisi A Bambang SW, Giyanto, Jauhar A, Hermawan Sulis S, dan B Narendra Keswara. Hadir pula OPD dari BPKAD dan Bagian Hukum Setda Kota Semarang serta Panitia Pelepasan Tanah di Kali Segoro.

Suwartini, Ketua Panitia Pelepasan Tanah di Kalisegoro menyampaikan, bahwa warga yang menempati tanah tersebut sejak tahun 1984 telah membayar ganti kapling kepada Kelurahan pada saat itu. Warga pun sudah mengajukan pelepasan tanah pada tahun 2005, 2008 dan 2013.

‘’Pada Tahun 2013 baru mendapat tanggapan dari aset, sudah ada yang datang untuk mengukur blok per kapling serta sudah ada rencana untuk disidangkan, tetapi dari hasil rapat belum dapat terselesaikan,’’ kata Suwartini menjelaskan.

Harapan warga, lanjutnya, tanah yang sudah ditempati sejak tahun 1984 tersebut bisa segera mendapatkan sertifikat.

Sementara Sutanto, Kabag Aset BPKAD Kota Semarang menjelaskan, aset di Kalisegoro tersebut sudah ada persetujuan pelepasan dari Gubernur Jawa Tengah. Tetapi pada saat itu tidak ditindaklanjuti dengan pelapasan dari Walikota. ‘’Hal inilah yang membuat bingung regulasi mana yang harus dipakai,’’ katanya.

Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang Hermawan Sulis meminta kepada Bidang Aset BPKAD untuk melakukan konsultasi secara tertulis perihal pelepasan aset, sehingga ada tindak lanjut dari permasalahan ini.

Giyanto, Anggota Komisi A lainnya juga menyampaikan bahwa warga yang sudah menempati lebih dari 20 tahun berhak mendapatakan sertifikat. ‘’Namun dengan syarat rumah tersebut harus Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH,’’ tegasnya.

Ketua Komisi A Fajar Rinawan Sitorus juga menegaskan, bahwa setelah rapat ini akan diadakan rapat kerja untuk pendalaman masalah pelepasan tanah di Kalisegoro, guna mencari payung hukum yang tepat agar tidak melanggar aturan. (duh)

Selamat Hari Pahlawan

BERI TANGGAPAN

Please enter your comment!
Please enter your name here