Ketua Panitia Khusus atau Pansus MakananHalal dan Higienis DPRD Kota Semarang, Sugi Hartono.

SEMARANG – DPRD Kota Semarang saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) makanan halal dan higienis dengan telah membentuk Panitia Khusus (Pansus). Peraturan ini nantinya bertujuan sebagai sarana melindungi masyarakat agar bisa mengkonsumsi makanan yang layak dari segi kesehatan, kebersihan maupun dari sisi agama.

Ketua Panitia Khusus atau Pansus Makanan Halal dan Higienis, Sugi Hartono mengatakan bahwa dalam rancangan perda ini memperkuat olahan makanan yang higienis dan layak dikonsumsi.

“Jadi bukan hanya buat Muslim saja, halal dan higienis ini dari segi bahan, segi kebersihan dan cara pengolahan,” katanya, Rabu (9/9/2020).

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang regulasi sertifikasi halal yang tertuang dalam UU 33 Tahun 2014. Produk halal, lanjut dia, saat ini tidak lagi ada di bawah MUI atau Majelis Ulama Indonesia, melainkan berpindah ke Kementerian Agama (Kemenag) di Badan Penjaminan Produk Halal.

“Untuk masa berlakunya sama, meski demikian kita nggak akan kaku, pelaku usaha bisa menggunakan ijin dari MUI sampai masa berlakunya habis,” jelasnya.

Sugi menjelaskan, saat ini banyak masyarakat yang tertipu akan logo halal yang abal-abal, misal di warung ataupun tenda makan, bahkan di dus makanan. Logo abal-abal ini sendiri, melanggar undang-undang perlindungan konsumen.

“Inilah yang melatarbelakangi dibuatnya perda ini, agar apa yang dikonsumsi masyarakat ini layak,” jelasnya.

Dalam Raperda ini, lanjut dia, mengatur terkait proses pembuatan produk, pengawas, pembinaan yang dilakukan secara persuasif. Sasaran utamanya adalah pelaku usaha yang sudah paten, misalnya UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) ataupun PKL (Pedagang Kaki Lima).

“Kita juga akan melibatkan berbagai dinas, misalnya Dinas Pertanian, Korperasi dan UMKM, DKK. Nantinya ada sertifikasi dari dinas ini, mininal ijin PIRT,” tegasnya.

Anggota Pansus Dyah Ratna Harimurti menambahkan, Raperda ini condong kepada keamanan pangan. Karena halal kewenangannya ada di Kemenag, sementara dalam Raperda ini berfungsi sebagai kontrol dan pengawasan kepada pelaku usaha.

“Misalnya kita dorong pelaku usaha untuk mengurus ijin PIRT karena salah satu indikator halal adalah higenis ini,” jelasnya.

Perda ini nantinya, lanjut dia, lebih condong untuk melindungi konsumen. Pasalnya di pasaran saat ini masih banyak beredar makanan yang tidak higienis dan berbahaya bagi kesehatan. “Utamanya tentu untuk melindungi konsumen,” tandasnya. (duh)

Selamat Hari Pahlawan

BERI TANGGAPAN

Please enter your comment!
Please enter your name here