Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Mualim memberikan saran masukan kepada Kepala Disnakertrans Kota Semarang saat dialog bertema nasib UMK di tengah pandemi.

SEMARANG – Pandemi Covid-19 berdampak pada seluruh sektor kehidupan, terutama perekonomian. Banyak perusahaan sektor formal maupun informal yang mengurangi volume pekerjaan, mengurangi jam kerja, bahkan merumahkan (PHK) karyawan karena mengalami kerugian. Pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi pun semakin memburuk.

Pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) dan imbauan agar tetap tinggal di rumah, membuat konsumsi rumah tangga dan investasi mengalami penurunan cukup tajam. Padahal konsumsi rumah tangga dan investasi merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat.

Sebelum dialog para narasumber dan pemandu acara foto bersama.

‘’Karena itu, semua pihak harus memahami kondisi yang sedang terjadi, termasuk dalam penentuan UMK 2021. Kami tetap mendorong ada kenaikan upah, meski hanya tiga atau lima persen,’’ kata Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Mualim, saat dialog interaktif DPRD Kota Semarang di Studio Semarang TV, Senin (21/9/2020).

Dialog dengan tema Nasib Upah Minimum Kota (UMK) di Tengah Pandemi ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Mualim, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Sutrisno dan Ekonom Unika Soegiyapranata Semarang Dr Angelina Ika Rahutami.

Mualim mengatakan, selama ini Pemerintah berpedoman pada PP 78/2015 dalam menetapkan UMK, dimana pertumbuhan ekonomi dan inflasi menjadi kunci dalam perhitungan UMK.

Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran dari serikat pekerja jika pandemi dijadikan alasan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) untuk tidak menaikkan upah. Padahal di tengah pandemi kebutuhan masyarakat justru bertambah.

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Mualim memberikan pemaparan dalam dialog bertema nasib UMK di tengah pandemi.

Karenanya, untuk mengatasi hal ini harus dicari win-win solution atau didiskusikan bersama antara serikat pekerja dan pengusaha. Harus ada pembicaraan yang intensif mengenai besaran upah untuk 2021. Kuncinya, tegasnya, baik pengusaha maupun tenaga kerja harus bisa memahami dampak pandemi saat ini.

“Dari sisi pengusaha tentu ingin menaikan upah, namun kondisi perekonomian masih belum menentu. Demikian juga para karyawan tentu ada keinginan upahnya naik,” kata politisi Partai Gerindra ini.

Pihaknya meminta agar kedua belah pihak sepakat dari awal sehingga pemerintah dalam mengambil keputusan bisa memuaskan banyak pihak. Pihaknya optimis baik pengusaha maupun karyawan bisa menyapakati dan ada titik temu.

‘’Kami bisa memahami jika tidak semua pengusaha mampu memenuhi tuntutan karyawan. Namun, pemerintah juga sudah menyiapkan solusi bagi pengusaha yang tidak mampu jika ada kenaikan upah, dengan mengajukan penangguhan UMK,’’ jelasnya.

Para narasumber dipandu pembawa acara mendengarkan pertanyaan yang masuk dari pemirsa saat dialog bertema nasib UMK di tengah pandemi di Studio Cakra Semarang TV.

Sementara Kepala Disnakertrans Kota Semarang, Sutrisno mengatakan, kondisi saat ini memang memprihatikan. Tidak hanya kesehatan, tapi perekonomian juga mengalami dampak yang cukup signifikan. Namun jangan sampai masyarakat khususnya dunia usaha putus asa.

Dalam penentuan UMK, Sutrisno menyarankan harus dilakukan dengan berbagai pertimbangan kondisi perekonomian. Pihaknya siap memfasilitasi dengan melakukan pertemuan tripatit yang melibatkan beberapa unsur, diantaranya serikat perkerja dan pengusaha.

“Tentu kami akan mengajak semua pihak untuk bersama-sama membahas besaran UMK 2021, mulai dari Apindo, serikat pekerja dan kalangan dewan,” ujar Sutrisno.

Pembawa acara menyampaikan pertanyaan yang masuk dari masyarakat kepada para narasumber dalam dialog bertema nasib UMK di tengah pandemi.

Diharapkan dengan pembicaraan yang intensif bisa diputuskan besaran UMK yang bisa disetujui bersama.

Ekonom dari Unika Soegijapranata, Dr Angelina Ika Rahutami menambahkan, selama ini karyawan selalu menginginkan kenaikan upah. Padahal dalam menentukan kenaikan upah selalu berdasarkan banyak aspek seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

‘’Betul upah harus naik setiap tahun, karena itu menjadi hak karyawan. Namun pengusaha bisanya juga menuntut ada kenaikan produktivitas,’’ tegasnya. (HMS)

Selamat Hari Pahlawan

BERI TANGGAPAN

Please enter your comment!
Please enter your name here