ilustrasi: int

Oleh: Andika Oktavian Saputra

DI awal kemerdekaan, para pendiri negeri kita telah menjadikan teori mengenai Hukum Eropa Kontinental (Common Law) telah digunakan sebagai sistem hukum yang diterapkan di Indonesia.

Di era sekarang, muncul banyak persepsi negatif dari berbagai kalangan tentang keberlangsungan penegakan hukum di negeri kita ini.

Hal tersebut dapat di buktikan dengan banyaknya pemberitaan di media terkait banyaknya kasus yang ditangani oleh Polri belum berpihak terhadap kepentingan masyarakat kalangan bawah atau tidak mampu secara ekonomi.

Sebut saja kasus yang beberapa waktu lalu sempat menjadi perhatian dimana diadilinya Nenek Minah (55) yang mencuri biji kakao diperkebunan PT. Rumpun Sari Antan (RSA).

Hal ini menjadi suatu ironi penegakan hukum yang mana di rasa hukum yang seharunya menjadi senjata untuk menegakkan keadilan malah berbalik menyerang masyarakat itu sendiri, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat ekonomi bawah.

Memang sudah menjadi suatu ironi yang terun temurun diwariskan apabila hukum dihadapkan dengan para masyarakat golongan bawah maka hukum tidak segan-segan menggunakan tindakan represifnya tanpa menggunakan atau mengupayakan jalur penyelesaian di luar pengadilan.

Polri sebagai subsistem dari sistem peradilan hukum di Indonesia pasti tidak henti-hentinya mendapat sorotan, kritikan, dan hujatan manakala dalam melaksanakan tugas dinilai oleh masyarakat tidak sesuai dengan keinginan dan harapannya, sehingga dalam upaya meraih kepercayaan masyarakat (to gain public trust and respect), maka dituntut terjadi perubahan budaya hukum yang mengedepankan tindakan preemtif dan preventif daripada represif.(Satjipto Raharjo,2011:54)

Polri adalah lembaga yang pertama menerjemahkan hukum dan sebagai garda terdepan dalam penegakkan hukum harus melaksanakannya dengan transparan dan berpihak kepada semua golongan.

Dewasa ini pun Polri pun terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan agar kepuasan dan kepercayaan masyarakat semakin meningkat.

Salah satu yang dilakukan adalah meningkatkan Crime Clearance melalui penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang berujung pada Win-Win Solution artinya para pihak yang berselisih memperoleh keadilan tanpa harus melewati serangkaian proses acara pidana hingga ketingkat pengadilan. Metode ini dinilai lebih tepat diterapkan pada perkara-perkara yang berakibat pada kerugian materil dan tergolong pidana ringan.

Dari permasalahan tersebut dibutuhkan suatu konsep pemikiran dan gagasan terkait terobosan hukum yang saat ini dikenal dengan istilah Hukum Progresif.

Penerapan Hukum Progresif dilatarbelakangi oleh hukum yang ingin menghindar dari ketidakefektifan sistem peradilan pidana agar dapat mengakomodir perkara-perkara pidana ringan yang dapat diselesaikan di awal proses penyidikan dan tidak berlanjut ke proses penuntutan dan peradilan.

Pada tataran implementasinya, kerap kali dikategorikan sebagai bentuk discretion atau diskresi kepolisian yang memang telah diatur pada Pasal 18 Undang-Undang No. 2 tahun 2002.

Dalam praktik penanganan perkara tindak pidana pada tingkat Kepolisian, pelaksanaan Penegakan Hukum Progresif masih menjadi pedoman tujuan dari diskresi, yaitu untuk mendapatkan cara penanganan perkara tindak pidana ringan di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan Penegakan Hukum Progresif itu sendiri.

Pada tahapan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dapat diselesaikan di luar peradilan dengan syarat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa tanpa ada paksaaan dari pihak manapun dan hasil dari kesepakatan harus dapat menjadi solusi terbaik dan menguntungkan kedua belah pihak.

Terkhusus kepada tindak pidana yang merupakan delik aduan (Clack Delict) pihak pelapor harus mencabut laporanya terlebih dahulu di pihak kepolisian dengan tetap wajib memperhatikan prosedur yang berlaku di Polri dengan berpedoman pada Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Tindak Pidana.

Pada setiap upaya penyelesaian perkara tindak pidana di tingkat penyidikan, Polri memposisikan diri sebagai mediator yang bertindak netral, sebagai fasilitator pertemuan, dan sebagai penghubung antara pihak-pihak yang bertikai untuk dapat duduk bersama membahas permasalahan yang mereka perkarakan. (Andika Oktavian Saputra)

Selamat Hari Pahlawan

BERI TANGGAPAN

Please enter your comment!
Please enter your name here