Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman menyampaikan mataeri saat menjadi nara sumber dalam dialog bersama parlemen DPRD Kota Semarang, Rabu (4/3/2020).

SEMARANG – Dorongan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) cukup kuat. Namun Dewan menilai pemberlakuan PSBB untuk menekan penyebaran Covid-19 di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah tersebut perlu dikaji secara matang.

Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman mengatakan, memberlakukan PSBB tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pemkot Semarang perlu untuk melakukan kajian secara detail terlebih dahulu sebelum menerapkan kebijakan ini.

Berbagai permasalahan yang muncul harus dicermati di antaranya permasalahan ekonomi, sosial, keuangan. Pemkot Semarang juga harus menghitung berapa banyak bantuan yang harus disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Memang saat ini Semarang masuk zona merah. Tapi, tidak tiba-tiba harus PSBB. Perlu dikaji dulu,” ujar Pilus, sapaannya, Senin (20/4/2020).

Di samping itu, menurut Pilus, jika PSBB diterapkan perlu ada sanksi agar masyarakat tidak menyepelekan kebijakan itu. Sanksi ini juga harus dipikirkan secara matang.

“Kalau hanya PSBB gitu saja tidak ada sanksi masih biasa. Warga pasti masih jalan-jalan, masih belanja,” ujarnya.

Pilus yakin, semua pihak berharap wabah ini segera berakhir. Karena itu, dia meminta partisipasi seluruh elemen masyarkat untuk turut serta mencegah penyebaran Covid-19.

Pihaknya selaku lembaga legislatif berupaya memberikan pemahaman mengenai Covid-19 kepada masyarakat. Begitu juga dilakukan oleh jajaran Forkopimda, gugus tugas penanggulangan Covid-19 Kota Semarang, dan sejumlah lembaga.

“Masyarakat kadang-kadang ada yang sadar dan banyak yang kurang sadar. Kami harap masyarakat bisa turut serta mencegah penyebaran Covid-19,” tambahnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Wahyoe “Liluk” Winarto berharap masyarakat tidak menganggap remeh wabah corona. Semua imbauan pemerintah agar masyarakat tetap tinggal di rumah dan menjaga jarak sosial, diharapkan bisa dipatuhi masyarakat.

‘’Ini jangan dianggap remeh. Bahaya jika mengabaikan imbauan pemerintah. Seperti kalau terpaksa harus keluar rumah, sebaiknya pakai masker. Itu jangan disepelekan,’’ kata Liluk.

Mulai ramainya jalan-jalan kota, serta mulai dibukanya beberapa mal di Kota Semarang, membuktikan bahwa masyarakat banyak yang mengabaikan anjuran pemerintah.

Padahal data korban corona yang terus bertambah, masih menjadi perhatian khusus Pemkot Semarang.

“Tentang wacana PSBB, semua harus melalui kajian mendalam dan koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta daerah sekitar,’’ kata dia. (duh)

DPRD Kota Semarang Dirgahayu Republik Indonesia ke 75

BERI TANGGAPAN

Please enter your comment!
Please enter your name here