JATENGEKSPOS.COM – Ketua TP PKK Kota Semarang, Listyati Purnama Rusdiana atau yang akrab disapa Lies Iswar Aminuddin, menegaskan bahwa keikutsertaan dalam kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bukan kewajiban bagi setiap ibu rumah tangga.
Menurut Lies, PKK merupakan organisasi yang mengedepankan semangat sosial, kerelawanan, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Karena itu, partisipasi warga perlu didasarkan pada kesediaan dan kemampuan masing-masing, bukan karena merasa terpaksa mengikuti seluruh agenda organisasi.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul viralnya keluhan sejumlah ibu muda di media sosial mengenai banyaknya kegiatan PKK di lingkungan tempat tinggal mereka. Perbincangan itu turut menyoroti pembagian waktu, tanggung jawab keluarga, serta batas keterlibatan warga dalam kegiatan kemasyarakatan.
“Tidak ada ketentuan bahwa setiap warga atau setiap ibu-ibu harus ikut PKK. Organisasi ini lebih banyak berorientasi pada kegiatan sosial,” kata Lies.
Ia menjelaskan, program PKK mengacu pada hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK periode 2025–2030. Pelaksanaan kegiatannya diarahkan pada 10 Program Pokok PKK yang bertujuan mendorong pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
“Sudah ada peraturan-peraturan terkait kegiatan PKK. Kita mengacu pada peraturan Rakernas X PKK yang berlaku untuk 2025–2030. Semua yang kita laksanakan adalah 10 Program Pokok PKK,” ujarnya.
PKK Semarang Selaraskan Program dengan Kebijakan Pemkot
Lies mengatakan, PKK berperan sebagai wadah pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan, agar dapat ikut membantu menyelesaikan persoalan di lingkungan keluarga maupun masyarakat.
Di Kota Semarang, pelaksanaan 10 Program Pokok PKK juga diselaraskan dengan arah kebijakan pemerintah daerah. Sejumlah program, seperti Semarang Sehat, Semarang Bersih, Semarang Cerdas, Semarang Makmur, dan Semarang Tangguh, menjadi bagian dari upaya menyinergikan pemberdayaan keluarga dengan pembangunan kota.
“PKK ini juga sebagai mitra pemerintah. Apa yang menjadi program dan kebijakan pemerintah daerah, kita sebagai bagian dari masyarakat ikut mendukung. Di Kota Semarang ada program Semarang Sehat, Semarang Bersih, Semarang Cerdas, Semarang Makmur, dan Semarang Tangguh. Itu kita sejajarkan dengan 10 Program Pokok PKK,” jelasnya.
Menurut Lies, jaringan PKK hingga tingkat lingkungan terkecil dapat membantu menyosialisasikan program pemerintah sekaligus menjembatani kebutuhan masyarakat. Meski demikian, posisi PKK sebagai mitra pemerintah tidak berarti setiap warga harus menjadi anggota atau menghadiri semua kegiatan yang diselenggarakan.
Ia mengakui, menjalankan kegiatan PKK membutuhkan waktu dan tenaga. Para penggerak organisasi tersebut juga menjalankan aktivitasnya secara sukarela tanpa menerima honor dari kegiatan yang mereka lakukan.
“Teman-teman yang ada di sini memang punya rasa sosial yang tinggi, rela berkorban, mau saling membantu, dan ingin membantu menyelesaikan permasalahan di lingkungan masyarakat sendiri. Kita ini tidak ada honornya, memang harus berkorban,” ungkapnya.
Karena itu, Lies mempersilakan warga yang ingin bergabung untuk berpartisipasi sesuai kemampuan. Sebaliknya, warga yang memiliki kesibukan pekerjaan, tanggung jawab keluarga, atau keterbatasan waktu tidak perlu merasa harus mengikuti seluruh agenda PKK.
“Kalau ibu-ibu PKK yang ikut, ya silakan bergabung. Kalau memang waktunya sibuk atau tidak memungkinkan, monggo, itu terserah masing-masing. Yang penting, bagaimana kita tetap berteman dengan tetangga dan lingkungan. Bentuk partisipasinya bisa dilakukan sesuai kemampuan masing-masing warga,” tuturnya.
Kader PKK Bantu Program Kesehatan dan Lingkungan
Lies menjelaskan, PKK memiliki jaringan kepengurusan dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, RW, RT, hingga kelompok Dasawisma. Struktur tersebut memungkinkan kader menjangkau masyarakat secara langsung dan membantu pelaksanaan program kemasyarakatan.
Keterlibatan kader PKK tidak hanya terbatas pada kegiatan internal organisasi. Mereka juga dapat membantu program lintas sektor yang membutuhkan pendataan dan pendampingan di tingkat lingkungan.
Di bidang kesehatan, misalnya, kader dapat membantu pendataan stunting, keluarga berencana (KB), ibu hamil, ibu menyusui, serta kelahiran dan kematian. Sementara di bidang lingkungan, kader dapat ikut mendorong pengembangan bank sampah dan meningkatkan partisipasi warga dalam pengelolaan sampah.
“Misalnya Dinas Kesehatan membutuhkan pendataan stunting, KB, ibu hamil, ibu menyusui, kelahiran, dan kematian. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup ingin meningkatkan bank sampah. Di tingkat akar rumput, yang membantu menggerakkan masyarakat juga ibu-ibu. Bank sampah tidak cukup hanya berdiri, tetapi harus ada orang yang bergerak di bawah,” kata Lies.
Ia menilai kedekatan kader dengan lingkungan tempat tinggal menjadi modal penting untuk membangun komunikasi dan mengajak warga terlibat dalam program kemasyarakatan.
Namun, Lies menekankan bahwa keterlibatan tersebut perlu tetap berlandaskan gotong royong dan kerelaan. Kegiatan pemberdayaan keluarga, menurutnya, tidak semestinya menjadi beban yang harus dipikul seluruh ibu rumah tangga tanpa mempertimbangkan kondisi masing-masing.
Di tengah perbincangan mengenai banyaknya agenda PKK, ia berharap organisasi tersebut terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keberhasilan PKK tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan yang terlaksana, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga dan kualitas hubungan sosial di lingkungan warga.
Dengan demikian, PKK diharapkan tetap menjadi wadah untuk memperkuat kepedulian dan gotong royong, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi sesuai waktu, kemampuan, dan kesediaan masing-masing.(rd)
