JATENGEKSPOS.COM – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan Sukirman meminta seluruh mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memperkuat koordinasi dan meningkatkan penyerapan bahan pangan dari pelaku usaha lokal. Langkah tersebut dinilai penting agar program pemenuhan gizi masyarakat turut menggerakkan perekonomian daerah.
Pesan itu disampaikan Sukirman saat memimpin rapat koordinasi pelaksanaan MBG bersama organisasi perangkat daerah (OPD), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan mitra MBG di Aula Lantai I Setda Kabupaten Pekalongan.
Dalam pertemuan tersebut, Sukirman menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), keamanan pangan, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program.
Menurutnya, persoalan yang muncul di lapangan perlu dibahas bersama agar dapat ditemukan solusi yang tepat. Evaluasi juga harus melibatkan seluruh pihak yang menjalankan program, bukan hanya dilakukan secara internal.
“Ini untuk koordinasi kesekian kalinya. Kita bisa memberikan brainstorming saja. Artinya, apa yang kira-kira bisa kita eksplor, persoalan-persoalan apa di tingkat bawah yang bisa kita gali untuk kemudian kita carikan solusinya bersama-sama,” kata Sukirman.
Ia mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah memberikan teguran kepada sejumlah mitra yang belum memenuhi ketentuan. Bahkan, beberapa mitra sempat dikenai penangguhan atau suspend.
Meski persoalan keamanan pangan di Kabupaten Pekalongan dinilai relatif terkendali, Sukirman mengingatkan seluruh mitra agar tetap menjalankan program sesuai SOP yang berlaku.
“Alhamdulillah memang Kabupaten Pekalongan relatif tidak terlalu banyak persoalan yang terkait dengan misalnya keracunan dan seterusnya. Tetapi SOP beberapa dari para mitra ini memang beberapa kali kita tegur dan bahkan ada yang kita suspend begitu,” ujarnya.
Mitra MBG Diminta Perkuat Koordinasi
Untuk memperlancar komunikasi dan evaluasi, Sukirman mendorong pembentukan paguyuban atau forum bersama mitra MBG. Wadah tersebut diharapkan menjadi sarana pertukaran informasi terkait penerapan SOP, evaluasi penerima manfaat, serta perkembangan jumlah kemitraan.
Menurutnya, forum bersama dapat membantu mengidentifikasi persoalan sekaligus mempercepat koordinasi antara mitra dan pemerintah daerah.
Selain aspek operasional, Sukirman menyoroti peluang pengadaan bahan pangan dari pelaku usaha lokal. Ia meminta mitra MBG membuka kesempatan lebih luas bagi pedagang ikan, ayam, telur, beras, dan komoditas pangan lainnya dari Kabupaten Pekalongan.
Ia berharap pengadaan bahan pangan dapat dilakukan secara bergiliran sehingga manfaat ekonomi program tidak hanya dirasakan oleh penyedia dari luar daerah.
“Apakah memang kita sudah mampu mengakomodir atau memberikan privilege kepada para pedagang yang kita miliki, entah itu pedagang ikan, pedagang ayam, pedagang telur, beras dan macam-macamnya. Apakah secara bergiliran barang dagangannya bisa dibeli oleh para mitra? Itu sebenarnya garis tebalnya,” ungkapnya.
Sebanyak 98 SPPG Sudah Beroperasi
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidi, menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut menindaklanjuti audiensi perwakilan mitra MBG dengan Plt Bupati pada Agustus 2026. Pertemuan itu juga menjadi bagian dari tindak lanjut arahan rapat koordinasi pengamanan pangan program MBG tingkat Provinsi Jawa Tengah.
Anis menyebut rapat diikuti sejumlah OPD terkait, 98 SPPG yang telah beroperasi, serta 78 mitra MBG.
Sejumlah persoalan menjadi pembahasan, mulai dari penerapan SOP, jam operasional SPPG, mutu dan keamanan bahan baku, hingga peningkatan penggunaan produk pangan lokal.
Ia menegaskan, kualitas bahan pangan harus tetap dijaga dengan mengoptimalkan pasokan dari petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha di Kabupaten Pekalongan.
“Ini penting sekali seperti peternak, petani, nelayan, kemudian sayur-mayur. Ini harus benar-benar dijaga mutu kualitasnya sekaligus bersumber dari lokal Kabupaten Pekalongan,” kata Anis.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN), Nauf Mawla Sidqi, menyampaikan bahwa dari 115 SPPG yang telah terbentuk di Kabupaten Pekalongan, sebanyak 98 unit sudah beroperasi.
Jumlah penerima manfaat program tercatat mencapai 210.334 orang. Mereka meliputi peserta didik jenjang PAUD hingga SMA serta kelompok balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Nauf menilai program MBG berpotensi menggerakkan perekonomian daerah melalui pengadaan bahan pangan. Namun, ia mengungkapkan masih ada ketergantungan terhadap pemasok dari luar Kabupaten Pekalongan.
“MBG ini salah satu penggerak roda ekonomi yang ada di Kabupaten, Pak, tapi nyatanya 41 persen supplier itu dari luar Kabupaten. Artinya kan ada uang yang keluar dari Kabupaten. Ini mungkin bisa ditindaklanjuti,” kata Nauf.
OPD Siapkan Tindak Lanjut
Dalam rapat tersebut, perwakilan SPPG dan mitra turut menyampaikan sejumlah kendala pelaksanaan MBG. Persoalan yang muncul antara lain pemantauan penerima manfaat agar makanan dikonsumsi sesuai ketentuan, perubahan harga bahan baku, serta pelaksanaan inspeksi mendadak yang diharapkan mengedepankan pendekatan pembinaan.
Sejumlah OPD menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti berbagai masukan tersebut.
Dinas Pendidikan akan menyiapkan edaran mengenai ketentuan konsumsi makanan di tempat. Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan membuka akses pemantauan harga bahan pokok secara berkala melalui sistem informasi SIKaP.
Adapun Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian akan mendorong penyerapan komoditas dari petani dan peternak lokal.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan pasokan bahan pangan untuk program MBG sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan.(rd)
