JATENGEKSPOS.COM – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Semarang, Nunung Sriyanto, menanggapi pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya dinamika atau percepatan politik sebelum Pemilu 2029.
Nunung meminta seluruh pihak, khususnya tokoh politik, untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan terkait situasi politik nasional. Menurutnya, wacana yang belum memiliki kepastian justru berpotensi menimbulkan kegaduhan dan spekulasi di tengah masyarakat.
“Jangan sampai pernyataan seperti itu membuat gaduh di masyarakat. Pemerintahan saat ini berjalan sesuai dengan konstitusi dan semua sudah ada aturannya,” ujar Nunung.
Ia menegaskan, pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto saat ini berjalan berdasarkan mandat konstitusi. Karena itu, berbagai dinamika politik semestinya tetap ditempatkan dalam koridor hukum dan aturan ketatanegaraan yang berlaku.
Meski demikian, Nunung mengatakan pemerintah tetap harus terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat. Menurutnya, kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi sepanjang disampaikan secara konstruktif dan tidak menimbulkan keresahan publik.
Di sisi lain, Nunung menilai pemerintahan saat ini memiliki sejumlah program yang patut diapresiasi karena diarahkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia menyebut beberapa di antaranya seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih.
“Pemerintahan saat ini juga punya sisi baik dengan program-program seperti MBG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih,” katanya.
Menurut Nunung, berbagai program tersebut seharusnya mendapatkan kesempatan untuk berjalan dan dievaluasi secara objektif. Pemerintah juga perlu diberikan ruang untuk merealisasikan program-program yang telah direncanakan demi kepentingan masyarakat.
Ia berharap dinamika politik nasional tidak mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelaksanaan program pembangunan.
“Yang paling penting sekarang bagaimana pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan program-program yang menyentuh masyarakat bisa dirasakan manfaatnya,” ujarnya.
Pernyataan Budi Arie soal Wacana Percepatan Politik Sebelum 2029
Sebelumnya, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menjadi sorotan setelah video dirinya berbicara dalam sebuah forum bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo viral di media sosial.
Dalam video tersebut, Budi Arie menyampaikan pandangannya mengenai kemungkinan terjadinya “percepatan sejarah” dalam dinamika politik nasional. Ia mengatakan situasi yang berkembang di masyarakat saat ini dinilai tidak bisa hanya dibaca menggunakan skenario politik konvensional menuju Pemilu 2029.
Budi Arie juga menyinggung sejumlah gejolak dan aksi masyarakat, termasuk situasi di Pati dan Madura. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai salah satu variabel yang menurutnya perlu diperhitungkan dalam membaca arah politik nasional.
Dalam pernyataannya, Budi Arie mengatakan telah menyampaikan kepada Jokowi mengenai “insting” politiknya bahwa kemungkinan dinamika politik dapat berlangsung lebih cepat dari 2029. Ia kemudian mempertanyakan kesiapan para relawan apabila benar terjadi percepatan politik.
Budi Arie juga menyebut adanya kondisi yang menurutnya merupakan anomali di masyarakat serta kemungkinan terjadinya “patahan sejarah”. Ia membandingkan situasi tersebut dengan perubahan politik pada masa lalu yang menurutnya pernah terjadi di luar skenario konvensional.
Namun, pernyataan tersebut belum dapat dimaknai sebagai kepastian bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan berakhir sebelum 2029. Sekjen Projo Freddy Alex Damanik telah menjelaskan bahwa video yang beredar merupakan potongan dari pembahasan yang lebih panjang mengenai berbagai kemungkinan situasi politik dan kondisi kebangsaan.
Pernyataan Budi Arie tersebut kemudian menuai berbagai respons dari kalangan politik. Bagi Nunung Sriyanto, dinamika politik tetap merupakan bagian dari demokrasi, tetapi seluruh pihak perlu menjaga agar pernyataan maupun wacana politik tidak berkembang menjadi kegaduhan yang meresahkan masyarakat.(rd)
