JATENGEKSPOS.COM — Institute for Essential Services Reform (IESR) mendukung rencana pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap melalui percepatan elektrifikasi transportasi. Namun, kebijakan tersebut dinilai perlu dibarengi perlindungan bagi kelompok rentan serta penguatan ekosistem kendaraan listrik.
CEO IESR Fabby Tumiwa mengatakan pemberian insentif bagi motor listrik produksi dalam negeri dapat menjadi salah satu instrumen efektif untuk mempercepat peralihan dari kendaraan berbahan bakar fosil. Menurutnya, elektrifikasi transportasi berpotensi memberikan manfaat ekonomi sekaligus lingkungan.
Peralihan ini diproyeksikan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi, meningkatkan kualitas udara perkotaan, serta mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik nasional.
Meski demikian, Fabby mengingatkan agar transformasi sektor transportasi dilakukan secara adil dan terencana. Pengurangan subsidi BBM tidak boleh membuat masyarakat rentan menanggung beban ekonomi yang semakin berat.
“Pengurangan subsidi BBM perlu berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap kelompok rentan agar perubahan kebijakan tidak menambah beban masyarakat yang paling terdampak,” ujar Fabby dalam keterangannya, Minggu (16/8/2026).
Dorong Transportasi Publik dan Energi Bersih
Selain insentif kendaraan pribadi, IESR menilai peningkatan kualitas transportasi publik merupakan bagian vital dalam strategi penghematan subsidi BBM. Akses transportasi publik yang memadai akan memberikan alternatif mobilitas yang realistis bagi masyarakat sekaligus menekan penggunaan kendaraan pribadi.
IESR juga menekankan pentingnya pemerataan infrastruktur pengisian daya (charging station) agar adopsi kendaraan listrik tidak terpusat di wilayah tertentu saja.
Di sisi lain, Fabby menggarisbawahi bahwa efektivitas kelestarian lingkungan dari kendaraan listrik sangat bergantung pada sumber daya listriknya. Manfaat ekologis tidak akan maksimal jika listrik yang digunakan masih didominasi oleh pembangkit berbasis energi fosil.
“Tanpa dekarbonisasi sektor kelistrikan, manfaat penuh elektrifikasi transportasi tidak akan optimal,” tegasnya.
Insentif 1 Juta Motor Listrik
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pemberian insentif untuk 1 juta unit sepeda motor listrik produksi dalam negeri. Kebijakan ini ditargetkan mampu memangkas alokasi subsidi BBM secara signifikan sekaligus memperkuat rantai pasok industri kendaraan listrik nasional.
Langkah ini menjadi lanjutan dari pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang telah dibangun pemerintah, dengan fokus memberikan dorongan penuh kepada produsen lokal.
“Selain itu, hari ini kita umumkan, kita akan berikan insentif untuk 1 juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh pengusaha Indonesia,” kata Presiden Prabowo saat menyampaikan pidato Nota Keuangan RAPBN 2027 di Gedung DPR/MPR, Jumat (14/8/2026).
Menanggapi hal tersebut, IESR mengingatkan agar target ambisius ini tetap diimbangi dengan empat pilar utama: perlindungan sosial kelompok rentan, penguatan transportasi umum, pemerataan infrastruktur pengisian daya, serta percepatan transisi ke energi bersih.(rd)











