JATENGEKSPOS.COM – Sensus Ekonomi menjadi salah satu agenda nasional yang mulai dilaksanakan di Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menghadiri pencanangan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Kota Semarang, Kamis, 18 Juni 2026.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Ahmad Luthfi bersama Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah, serta jajaran Badan Pusat Statistik dari berbagai kabupaten dan kota di wilayah tersebut.
Dalam pelaksanaannya, sensus yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026 itu melibatkan sebanyak 36.891 petugas yang akan melakukan pendataan di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Pada kesempatan tersebut, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa data hasil sensus memiliki peran penting dalam menggambarkan kondisi ekonomi daerah secara nyata. Menurutnya, data yang akurat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
“Berikan data semaksimal mungkin kepada teman-teman kita dari BPS. Karena data akan memberikan fakta,” kata Luthfi.
Ia menjelaskan bahwa hasil sensus nantinya dapat membantu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota dalam memetakan potensi ekonomi daerah secara lebih akurat. Oleh karena itu, ia meminta seluruh kepala daerah serta aparatur pemerintah turut menyosialisasikan kegiatan tersebut kepada masyarakat.
“Kita bisa memetakan tentang daerah kita, ekonomi Jawa Tengah gambarannya kayak apa. Ini penting agar kita semuanya menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi ini adalah basisnya data,” ujarnya.
Luthfi juga mengajak masyarakat, khususnya para pelaku usaha mulai dari UMKM hingga usaha rumah tangga, untuk memberikan data secara terbuka saat proses pendataan berlangsung. Ia memastikan seluruh informasi yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya.
Menurutnya, data yang valid akan menjadi pijakan penting agar pembangunan yang dijalankan pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah dapat berjalan secara selaras dan sesuai kebutuhan.
Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyampaikan bahwa Jawa Tengah memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia. Pada 2026, jumlah usaha yang tercatat di provinsi tersebut mencapai hampir 5 juta unit usaha.
Jumlah itu setara dengan 25,76 persen dari seluruh usaha yang berada di Pulau Jawa dan sekitar 15,25 persen dari total usaha di Indonesia.
“Kalau kita mendata di Jawa Tengah dengan sangat baik, artinya kita menyelesaikan setidaknya 15 persen kualitas pendataan di Indonesia,” kata Sonny.
Ia menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Selain mendata aktivitas usaha, sensus kali ini juga mencakup sektor pertanian serta pendataan usaha dan rumah tangga di Jawa Tengah.
Menurut Sonny, perluasan cakupan tersebut dilakukan karena banyak kegiatan ekonomi kini berlangsung dari rumah, termasuk usaha yang memanfaatkan platform digital dan media sosial.
“Sekarang sudah pakai TikTok, sudah pakai media sosial, itu tidak terlihat dari luar. Baru bisa kita data, baru bisa kita identifikasi kalau kita masuk ke rumah-rumah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sonny menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 berbeda dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sensus ini secara khusus ditujukan untuk mendata aktivitas ekonomi, baik yang dilakukan pelaku usaha maupun ekonomi keluarga.
Ia juga memastikan bahwa data yang dikumpulkan dalam sensus tersebut tidak memiliki kaitan dengan perpajakan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir saat memberikan informasi kepada petugas.
Salah satu petugas Sensus Ekonomi 2026 dari Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Anastasia Putri, menjelaskan bahwa proses pendataan dilakukan secara langsung dengan mendatangi warga dari rumah ke rumah.
Sebelum melakukan wawancara, petugas terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai tujuan dan manfaat sensus kepada masyarakat.
“Petugas datang terus mengedukasi soal sensus ini. Habis itu langsung ditanya soal pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner,” kata Anastasia.
Ia mengaku telah melakukan pendataan terhadap sekitar 20 kepala keluarga. Dalam pelaksanaannya, kendala yang cukup sering ditemui adalah adanya kekhawatiran warga terhadap pertanyaan yang dianggap bersifat pribadi, termasuk mengenai pendapatan.
Meski demikian, Anastasia berharap masyarakat semakin terbuka dalam memberikan informasi karena data yang dikumpulkan telah memiliki perlindungan hukum.
“Harapannya ke depan masyarakat lebih terbuka sama kita, karena ada undang-undangnya juga kan. Informasinya akan terlindungi,” ujarnya.
Selain itu, masyarakat juga dapat memastikan identitas petugas yang datang dengan memeriksa surat tugas dan surat rekomendasi dari pemerintah daerah setempat. Petugas sensus juga dilengkapi rompi khusus sebagai identitas resmi di lapangan.
“Jadi nanti bisa ditunjukkan ke masyarakat. Jadi masyarakat bisa lebih tahu dan paham juga kalau sensus ini aman,” katanya.
Melalui pelaksanaan sensus ini, BPS berharap data yang terkumpul dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai aktivitas ekonomi masyarakat serta memperkuat kontribusi Jawa Tengah terhadap perekonomian nasional melalui penyediaan data yang akurat dan terpercaya.
