JATENGEKSPOS.COM – Nasib guru honorer di Jawa Tengah diminta tetap menjadi perhatian utama pemerintah meskipun saat ini daerah menghadapi tantangan efisiensi anggaran. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, menegaskan bahwa sektor pendidikan tidak boleh terabaikan di tengah kebijakan penghematan anggaran dan pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Menurutnya, keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah tidak semestinya mengurangi perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik, terutama mereka yang selama ini berstatus guru honorer dan telah berkontribusi dalam kegiatan belajar mengajar.
“Pendidikan merupakan sektor yang sangat strategis. Karena itu, meskipun ada efisiensi anggaran, nasib guru honorer harus tetap menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.
Saleh menjelaskan bahwa pemangkasan dana TKD sebesar Rp1,5 triliun memang memberikan dampak terhadap ruang fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kendati demikian, pengelolaan anggaran daerah tetap harus memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk layanan pendidikan yang menjadi salah satu sektor penting.
Ia menilai keberadaan DPRD Jateng bersama pemerintah daerah perlu memastikan bahwa keterbatasan anggaran tidak berpengaruh terhadap kualitas pendidikan yang diterima masyarakat.
Menurut Saleh, tenaga pendidik honorer hingga kini masih memiliki peran penting dalam mendukung proses belajar mengajar di berbagai sekolah yang tersebar di Jawa Tengah.
“Jangan sampai keterbatasan anggaran berdampak pada kualitas layanan pendidikan. Kebutuhan tenaga pendidik harus tetap menjadi prioritas,” tegas Ketua DPD Golkar Jateng tersebut.
Berdasarkan data yang tersedia, terdapat 1.814 guru honorer yang terdiri atas guru tamu dan guru tidak tetap yang masih menjalankan tugas di sejumlah sekolah di Jawa Tengah. Angka tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga pengajar di berbagai satuan pendidikan masih cukup tinggi.
Dalam konteks penyelesaian status guru honorer di Jawa Tengah, Saleh menilai banyak tenaga pendidik yang telah mengabdi selama bertahun-tahun dan memberikan kontribusi besar terhadap penyelenggaraan pendidikan di daerah.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk terus menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat guna mencari solusi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Selain mencari skema penyelesaian yang tepat, Saleh juga meminta agar penataan tenaga non-ASN di sektor pendidikan dilakukan secara terbuka dan transparan. Menurutnya, sejumlah aspek penting perlu menjadi pertimbangan, mulai dari masa pengabdian, kebutuhan sekolah, hingga kompetensi yang dimiliki para tenaga pendidik.
“Yang terpenting adalah bagaimana kebutuhan guru di sekolah tetap terpenuhi, sementara para tenaga honorer yang selama ini mengabdi juga mendapatkan kepastian dan perhatian yang layak,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa upaya penataan tenaga pendidik harus mampu menjawab kebutuhan sekolah sekaligus memberikan kepastian bagi para guru honorer yang selama ini telah berperan dalam mendukung proses pendidikan.
Lebih lanjut, Saleh berharap pemerintah dapat menemukan kebijakan yang tepat sehingga dampak pemotongan dana TKD terhadap pendidikan tidak mengurangi kualitas layanan pendidikan maupun kesejahteraan tenaga pendidik di Jawa Tengah.
Menurutnya, pembangunan sektor pendidikan membutuhkan dukungan seluruh pihak agar dapat terus berjalan dengan baik di tengah berbagai tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.
“Kita semua tentu ingin pendidikan di Jawa Tengah terus maju. Karena itu, keberadaan dan masa depan guru honorer harus menjadi bagian dari perhatian bersama,” pungkasnya.
Melalui langkah tersebut, diharapkan kebutuhan tenaga pengajar di sekolah-sekolah tetap terpenuhi, sementara para guru honorer memperoleh kepastian dan perhatian yang sejalan dengan kontribusi yang telah mereka berikan bagi dunia pendidikan di Jawa Tengah.
