JATENGEKSPOS.COM – Direktur Jenderal (Dirjen) Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) V BPK RI, Widhi Widayat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 kepada Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi dan Ketua DPRD Jateng Sumanto dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jateng.
Atas LKPD Provinsi Jateng, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut menjadi capaian WTP ke-15 secara berturut-turut bagi Pemerintah Provinsi Jateng.
Dirjen PKN V BPK RI Widhi Widayat mengatakan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 15 tahun berturut-turut mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Jateng dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan sesuai ketentuan.
“Capaian tersebut juga menjadi bukti konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun,” kata Widhi, Rabu (10/6/2026).
Meski demikian, Widhi mengatakan bahwa BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan ke depan.
Masalah tersebut di antaranya adalah kelebihan pembayaran Bantuan Operasional Kendaraan (BOK) BRT Trans Jateng dan ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan belanja modal pada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengakibatkan kelebihan pembayaran, serta kekurangan penerimaan daerah atas denda keterlambatan.
“kami telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jateng untuk segera menindaklanjuti dan menyetorkan seluruh kelebihan pembayaran maupun kekurangan penerimaan daerah ke kas daerah/kas BLUD,” jelasnya.
Pihaknya juga mengapresiasi capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hingga 31 Desember 2025, sebanyak 767 dari 795 rekomendasi atau sebesar 96,48 persen telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.
Widhi menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik.
Oleh karena itu, sinergi antara BPK, Pemerintah Daerah, dan DPRD perlu terus diperkuat guna memastikan setiap anggaran yang dikelola dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Jateng.
