JATENGEKSPOS.COM – Komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam mengurangi angka rumah tidak layak huni (RTLH) terus diperkuat. Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), sebanyak 2.401 rumah layak huni ditargetkan mendapat bantuan pembangunan dan rehabilitasi sepanjang 2026.
Jumlah tersebut melampaui target awal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menetapkan penanganan 1.000 rumah layak huni.
Kenaikan itu terjadi setelah Kota Semarang memperoleh tambahan 1.401 unit dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pemerintah pusat.
Kepala Disperkim Kota Semarang, Murni Ediati, mengatakan peningkatan jumlah penerima bantuan menjadi kabar baik bagi masyarakat yang selama ini menunggu perbaikan tempat tinggal.
Menurutnya, program rumah layak huni merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengurangi kawasan permukiman yang belum memenuhi standar kelayakan.
“Dalam tiga tahun terakhir kami selalu memenuhi target pembangunan rumah layak huni yang rata-rata mencapai lebih dari 1.000 unit setiap tahun. Tahun 2026 sesuai RPJMD kami menargetkan 1.000 rumah sehat melalui APBD,” ujar Murni.
Tak hanya jumlah penerima yang bertambah, nilai bantuan pembangunan rumah juga meningkat. Jika sebelumnya setiap rumah memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta, kini besarannya naik menjadi Rp30 juta hingga Rp35 juta per unit.
Murni menjelaskan, penyesuaian anggaran dilakukan untuk mengimbangi kenaikan harga material bangunan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
“Kenaikan anggaran ini dilakukan karena harga material bangunan terus meningkat sehingga biaya pembangunan juga ikut menyesuaikan,” katanya.
Disperkim mencatat hingga semester pertama 2026 sekitar 600 usulan pembangunan dan rehabilitasi rumah telah diproses.
Dari jumlah tersebut, 105 rumah telah selesai dibangun maupun diperbaiki, sedangkan sisanya sedang memasuki tahap distribusi material sebelum proses konstruksi dilaksanakan.
“Mudah-mudahan seluruh pekerjaan yang sedang berjalan dapat diselesaikan paling lambat September mendatang,” kata Murni.
Di sisi lain, Kepala Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman Disperkim Kota Semarang, Wiknya, mengungkapkan masih terdapat 2.445 rumah tidak layak huni yang terdata di Kota Semarang.
Jumlah tersebut belum bersifat final karena proses pendataan masih terus dilakukan untuk memperbarui kondisi di lapangan.
“Saat ini masih ada 2.445 rumah tidak layak huni. Angka itu kemungkinan bertambah karena pendataan di lapangan masih berjalan sesuai kondisi terbaru,” ujarnya
.Dari target 1.000 unit yang dibiayai APBD tahun ini, sebanyak 756 rumah akan direhabilitasi, sementara 44 unit lainnya merupakan pembangunan rumah baru bagi warga yang telah memiliki lahan namun belum memiliki hunian yang layak.
Untuk pembangunan rumah baru, Pemerintah Kota Semarang mengalokasikan bantuan sebesar Rp40 juta untuk setiap unit.
Selain mengandalkan APBD, Disperkim Kota Semarang juga memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui program Tuku Lemah Oleh Omah.
Program tersebut telah membantu penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) memiliki rumah permanen.
“Tahun lalu ada 21 penghuni rusunawa yang berhasil memiliki rumah melalui program provinsi. Sebagian mendapatkan rumah di wilayah Mranggen karena lokasi program disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” jelas Wiknya.
Tak hanya itu, Disperkim juga menggandeng pengembang melalui penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) serta mengusulkan bantuan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui program BSPS.
Usulan tersebut membuahkan hasil dengan diperolehnya alokasi 1.401 unit rumah untuk Kota Semarang.
“Dengan tambahan 1.401 unit dari program BSPS, jumlah rumah yang ditangani tahun ini dipastikan melampaui target awal 1.000 unit. Kami berharap semakin banyak warga yang bisa menempati rumah yang sehat, aman, dan layak huni,” pungkas Wiknya.(rd)
