JATENGEKSPOS.COM – Ancaman kemiskinan pada usia lanjut masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sebanyak 41,75 persen lansia berada dalam kelompok rumah tangga dengan tingkat pengeluaran 40 persen terbawah.
Kondisi tersebut menggambarkan masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesiapan finansial saat memasuki masa pensiun.
Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Eddy Junarsin, Ph.D., CFP, menilai salah satu akar masalahnya adalah masih rendahnya dana pensiun yang dimiliki pekerja.
Menurutnya, sistem jaminan hari tua yang berlaku saat ini belum cukup kuat untuk menjamin kesejahteraan masyarakat ketika memasuki usia senja.
Eddy menjelaskan, saat ini iuran jaminan hari tua yang dipotong dari gaji pekerja hanya sebesar 1 persen, ditambah kontribusi perusahaan sebesar 2 persen dari gaji kotor.
Besaran tersebut dinilai belum memadai untuk membangun dana pensiun yang cukup dalam jangka panjang.
“Angka yang ideal sekitar 14 hingga 15 persen dari gaji kotor. Jika pekerja menyumbang 5 sampai 6 persen dan perusahaan 8 sampai 9 persen, setidaknya dana yang terkumpul akan lebih memadai dibanding sistem saat ini,” ujarnya, dikutip dari laman resmi ugm.ac.id�.
Selain pekerja formal, Eddy menyoroti kelompok pekerja informal dan pelaku usaha yang tidak memiliki skema dana pensiun otomatis dari perusahaan. Kelompok ini dinilai harus memiliki disiplin finansial yang lebih tinggi agar tidak mengalami kesulitan ekonomi saat memasuki masa tua.
Ia menyarankan para wirausaha maupun pekerja sektor informal untuk menyisihkan minimal 10 hingga 20 persen pendapatannya secara rutin ke dalam tabungan atau instrumen investasi jangka panjang.
Menurutnya, kebiasaan menabung dan berinvestasi sejak usia produktif menjadi salah satu cara paling efektif untuk membangun kemandirian finansial saat pensiun.
“Wirausaha dan pekerja informal sebaiknya menyisihkan 10 sampai 20 persen penghasilannya untuk tabungan hari tua atau investasi. Semakin dini dilakukan, semakin besar manfaat yang diperoleh di masa depan,” katanya.
Selain mendorong masyarakat lebih disiplin mengelola keuangan, Eddy juga menilai pemerintah perlu memperkuat kebijakan perlindungan bagi lansia. Salah satunya dengan merevisi besaran iuran dana pensiun agar lebih sesuai dengan kebutuhan hidup saat pensiun.
Ia juga mengusulkan penambahan fasilitas pendukung bagi lansia, seperti klinik kesehatan dan rumah perawatan khusus yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup para pensiunan.
Tak hanya itu, pemerintah dinilai perlu membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi pensiunan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah. Skema tersebut dapat dimanfaatkan lansia yang masih produktif untuk membuka usaha dan memperoleh tambahan penghasilan.
Eddy juga mengusulkan agar aturan mengenai usia pensiun wajib dievaluasi. Menurutnya, tidak semua pekerja memiliki kondisi fisik dan kemampuan yang sama, sehingga masyarakat sebaiknya diberikan keleluasaan untuk menentukan masa pensiunnya sendiri.
Lebih jauh, ia menilai pembenahan sistem jaminan hari tua dapat menjadi solusi untuk mengurangi fenomena sandwich generation, yakni kondisi ketika generasi produktif harus menanggung kebutuhan hidup orang tua sekaligus anak-anak mereka.
“Jika sistem pensiun lebih kuat, maka beban finansial generasi muda bisa berkurang. Para lansia dapat hidup lebih mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung kepada anak-anaknya,” ujarnya.
Menurut Eddy, perbaikan sistem pensiun dan peningkatan literasi keuangan perlu berjalan beriringan. Tanpa perencanaan yang matang sejak usia produktif, banyak masyarakat berisiko menghadapi kesulitan ekonomi ketika memasuki masa pensiun.(**)
