JATENGEKSPOS.COM – Wacana Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan dinamika politik bergerak lebih cepat dari Pemilu 2029 mendapat respons dari kader Partai Gerindra di Kota Semarang.

Anggota DPRD Kota Semarang dari Fraksi Gerindra, Herlambang Prabowo Setio Adji, meminta agar wacana tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi mengenai kemungkinan berakhirnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebelum masa jabatannya berakhir.

Menurut Herlambang, pernyataan mengenai perubahan politik harus disampaikan secara hati-hati karena menyangkut persoalan kekuasaan dan dapat memengaruhi persepsi masyarakat.

“Saya pikir pernyataan Budi Arie ini tidak pas. Bisa menjadi pernyataan yang provokatif karena seakan-akan membangun wacana di publik bahwa pemerintahan ini tidak akan bisa sampai 2029,” kata Herlambang di Semarang.

Gerindra Pertanyakan Wacana Sebelum 2029

Herlambang mengatakan pemerintahan Prabowo saat ini seharusnya diberi ruang untuk menjalankan program pembangunan dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia.

Ia mengingatkan masa jabatan presiden dan wakil presiden memiliki landasan konstitusional. Karena itu, setiap pembicaraan mengenai kemungkinan perubahan kekuasaan sebelum Pemilu 2029 harus memiliki dasar yang jelas.

“Jangan sampai asumsi publik menjadi liar. Apalagi yang dibicarakan adalah persoalan kekuasaan, sementara pemerintah sekarang sedang fokus melakukan pembenahan dan menjalankan pembangunan,” ujarnya.

Herlambang juga menyoroti forum tempat Budi Arie menyampaikan pernyataan tersebut karena turut dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Menurutnya, situasi tersebut dapat menimbulkan berbagai tafsir politik, terlebih Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga merupakan bagian dari pemerintahan Prabowo.

“Apakah mereka lupa bahwa Gibran juga bagian dari pemerintahan yang sekarang? Kalau kemudian muncul wacana pemerintahan Presiden Prabowo tidak sampai 2029, publik tentu bisa bertanya, sebenarnya arah pembicaraan ini ke mana,” katanya.

Budi Arie Bicara Insting Politik

Sebelumnya, beredar video yang memuat pernyataan Budi Arie mengenai kemungkinan perubahan dinamika politik sebelum Pemilu 2029.

Dalam forum tersebut, Budi Arie mengaku telah menyampaikan pandangannya kepada Joko Widodo. Ia menyebut memiliki insting bahwa perkembangan politik bisa bergerak lebih cepat dari jadwal Pemilu 2029.

“Tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi. Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau, kita masih ngomong Pemilu 2029-Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak?” kata Budi Arie.

Pernyataan tersebut kemudian disambut seruan “siap” dari peserta forum.

Budi Arie selanjutnya mengaitkan pandangannya dengan kondisi sosial dan ekonomi yang berkembang di masyarakat. Ia menyinggung keresahan ekonomi serta aksi demonstrasi di sejumlah daerah.

Ia juga membandingkan situasi saat ini dengan dinamika politik menjelang Reformasi 1998 yang ditandai dengan perubahan jadwal pemilu.

Menurut Budi Arie, kondisi tertentu dapat menciptakan “patahan sejarah”, ketika perubahan sosial dan politik bergerak di luar skenario yang sebelumnya diperkirakan.

“Potensi itu bukan tidak ada. Sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy,” ujarnya.

Budi Arie kemudian menjelaskan bahwa pernyataannya dimaksudkan untuk membuka kemungkinan skenario lain kepada para relawan.

“Insting saya ini ada sesuatu yang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Karena itu saya mau membuka wacana saja supaya berpikir jangan hanya sekadar berpikir 2029, harus ada pikiran alternatif manakala terjadi percepatan,” katanya.

Herlambang: Kritik Pemerintah Tetap Diperbolehkan

Herlambang menegaskan kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.

Namun, menurutnya, kritik harus dibedakan dengan pernyataan yang berpotensi menimbulkan persepsi adanya agenda pergantian pemerintahan tanpa dasar yang jelas.

“Mengkritisi itu hal yang wajar dan tidak ada persoalan. Tetapi ketika muncul statement yang kemudian dianggap provokatif dan membikin persepsi publik ke arah yang tidak jelas, itu yang kami sayangkan,” ujarnya.

Ia meminta Budi Arie tidak membangun narasi yang dapat membuat masyarakat menganggap pemerintahan Prabowo sedang berada dalam ancaman.

Menurutnya, pemerintah saat ini masih harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tekanan ekonomi global hingga dampak konflik internasional.

“Pemerintah sedang mencoba menata semuanya agar berjalan dengan baik. Fokus pada pembangunan, penataan ekonomi, termasuk bagaimana menjaga kepentingan nasional. Semua itu tidak bisa diselesaikan seperti membalikkan telapak tangan,” katanya.

Gerindra Belum Siapkan Gerakan Politik

Meski memberikan kritik, Herlambang memastikan belum ada instruksi dari struktur Partai Gerindra untuk melakukan aksi atau gerakan politik tertentu.

“Sampai saat ini belum ada petunjuk secara internal, baik dari DPP, DPD maupun DPC. Kami terikat pada struktur kepartaian,” ujarnya.

Ia mengatakan kader Gerindra tetap mengikuti perkembangan situasi politik nasional sembari menahan diri agar kondisi tidak semakin panas.

“Kami tentu menahan diri dan melihat situasi yang berkembang. Tetapi jangan sampai situasi ini justru diperpanas oleh sesuatu yang menurut kami tidak pada tempatnya,” katanya.

Herlambang juga menyinggung desakan masyarakat terkait pengesahan RUU Perampasan Aset. Menurutnya, tuntutan terhadap kebijakan tersebut seharusnya dibahas secara terbuka berdasarkan substansinya.

“Kalau bicara pengesahan undang-undang perampasan aset, silakan dibicarakan secara terbuka. Partai mana yang mendukung dan mana yang menolak, bisa dilihat. Tetapi jangan kemudian isu itu bergeser dan di media sosial berkembang menjadi seolah-olah ada agenda untuk mengganti pemerintahan yang sah,” ujarnya.

Ia kembali meminta agar kritik terhadap pemerintah tidak berkembang menjadi spekulasi mengenai pergantian kekuasaan.

“Kalau memang ada kritik terhadap pemerintah, silakan disampaikan. Tetapi jangan membangun situasi yang membuat masyarakat bertanya-tanya apakah ada keinginan agar pemerintahan yang sah ini jatuh sebelum waktunya,” tegas Herlambang.(rd)