JATENGEKSPOS.COM – Pemerintah Kota Semarang terus mengakselerasi pelayanan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi bagi nelayan. Hingga Juli 2026, sebanyak 507 nelayan telah memperoleh surat rekomendasi untuk membeli solar bersubsidi, sedangkan 258 nelayan lainnya masih dalam proses melengkapi dokumen administrasi maupun menunggu kapal selesai diperbaiki.
Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang, Soenarto, mengatakan seluruh permohonan rekomendasi diverifikasi sesuai ketentuan agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
“Sebagian besar yang belum mengajukan masih menyelesaikan persyaratan administrasi. Ada juga nelayan yang belum mengurus karena kapal mereka masih dalam proses perbaikan,” ujarnya, Rabu (8/7/2026).
Data Dinas Perikanan menunjukkan, dari 765 nelayan yang tergabung dalam 20 Kelompok Usaha Bersama (KUB), sebanyak 507 orang telah mengantongi rekomendasi pembelian BBM bersubsidi. Hingga saat ini, realisasi pembelian solar bersubsidi tercatat mencapai 769.943 liter.
Menurut Soenarto, pengajuan rekomendasi mengacu pada aturan terbaru Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Nelayan wajib melengkapi dokumen seperti Kartu KUSUKA yang terintegrasi dalam aplikasi XSTAR, PAS Kecil bagi kapal 1–6 GT, Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU), fotokopi KTP, serta surat permohonan.
Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, Dinas Perikanan menerbitkan surat rekomendasi yang berlaku selama satu bulan sebagai dasar pembelian BBM bersubsidi sesuai kuota.
Ia menjelaskan, setiap nelayan memperoleh alokasi maksimal sekitar 1.250 liter solar per bulan. Besaran kuota tersebut disesuaikan dengan karakteristik nelayan Kota Semarang yang umumnya melakukan penangkapan ikan dalam radius sekitar empat mil dari bibir pantai dengan waktu melaut satu hari.
“Karena aktivitas melaut relatif dekat dari pantai, kebutuhan BBM nelayan Semarang tentu berbeda dengan daerah yang memiliki jarak tangkap lebih jauh,” jelasnya.
Untuk membantu nelayan memenuhi seluruh persyaratan, Dinas Perikanan terus melakukan pendampingan kepada kelompok nelayan sepanjang Juli. Selain itu, Pemkot Semarang akan membuka layanan terpadu di Rumah Apung Tambak Lorok pada Agustus mendatang.
Melalui layanan tersebut, nelayan dapat mengurus berbagai dokumen dalam satu lokasi karena melibatkan sejumlah instansi, seperti Disdukcapil, DPMPTSP, dan perangkat daerah terkait.
Soenarto mengungkapkan, evaluasi yang dilakukan menunjukkan sebagian besar kendala berada pada proses administrasi berbasis digital. Karena itu, layanan jemput bola diharapkan mampu mempercepat penerbitan rekomendasi bagi nelayan yang belum mengajukan.
Ia menambahkan, mayoritas pengguna solar bersubsidi berasal dari kawasan Tambak Lorok. Sementara nelayan di wilayah pesisir barat, seperti Mangunharjo dan Mangkang Wetan, lebih banyak menggunakan pertalite dan elpiji hasil konversi karena mengoperasikan perahu berukuran lebih kecil.
“Dengan pendampingan yang kami lakukan, harapannya seluruh nelayan yang memenuhi syarat dapat segera memperoleh rekomendasi sehingga kebutuhan BBM untuk melaut tetap terpenuhi,” pungkas Soenarto.(rd)
