JATENGEKSPOS.COM – Tingginya temuan kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV) di Kota Semarang menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang. Hingga Mei 2026, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang mencatat sebanyak 240 kasus baru HIV berhasil ditemukan melalui program skrining dan deteksi dini yang terus diperluas.
Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Siti Roika, menilai angka tersebut harus menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya pencegahan dan edukasi kesehatan, khususnya bagi kalangan remaja, mahasiswa, dan kelompok usia produktif.
Menurut Roika, Kota Semarang sebagai kota pendidikan dan pusat aktivitas ekonomi menjadi tujuan banyak pendatang dari berbagai daerah. Kondisi tersebut membuat strategi pencegahan HIV harus dilakukan secara lebih komprehensif dan melibatkan berbagai pihak.
“Kasus HIV tidak bisa dilihat hanya dari aspek kesehatan semata. Perlu keterlibatan keluarga, sekolah, perguruan tinggi, hingga lingkungan masyarakat untuk memperkuat edukasi dan mencegah perilaku berisiko,” ujarnya.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Semarang, kelompok dengan proporsi temuan tertinggi berasal dari laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki (LSL) sebesar 44 persen. Selanjutnya pasien Tuberkulosis (TBC) 12 persen, pasangan berisiko tinggi 11 persen, populasi umum 11 persen, pasien Infeksi Menular Seksual (IMS) 9 persen, pelanggan pekerja seks 5 persen, dan wanita pekerja seks sebesar 2 persen.
Roika menegaskan bahwa langkah pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga. Ia menilai penguatan pendidikan karakter, kesehatan reproduksi, serta pembinaan generasi muda perlu dilakukan secara berkelanjutan agar anak-anak dan remaja memiliki pemahaman yang baik mengenai risiko penularan HIV.
“Pembinaan keluarga sangat penting karena keluarga merupakan benteng pertama dalam membentuk perilaku anak. Edukasi harus terus dilakukan agar mereka memahami risiko dan mampu menjaga diri,” katanya.
Selain itu, DPRD juga menerima laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas yang berpotensi menimbulkan risiko penularan HIV di salah satu rumah kos di kawasan Pleburan. Namun, Roika menekankan bahwa informasi tersebut harus diverifikasi secara objektif oleh instansi terkait agar tidak memunculkan stigma maupun diskriminasi terhadap kelompok tertentu.
“Kami menerima laporan dari warga dan tentu perlu ditindaklanjuti secara bijak. Yang terpenting adalah pendekatan berbasis data dan fakta sehingga langkah penanganan yang dilakukan benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, M. Abdul Hakam, menjelaskan bahwa meningkatnya jumlah kasus yang ditemukan tidak serta-merta menunjukkan lonjakan penularan HIV di masyarakat. Menurutnya, hal tersebut juga dipengaruhi semakin luasnya cakupan skrining yang dilakukan pemerintah.
“Semakin banyak orang yang diperiksa, maka semakin banyak pula kasus yang berhasil ditemukan. Ini justru penting karena pasien dapat segera mendapatkan pengobatan dan pendampingan sehingga kualitas hidupnya tetap terjaga serta risiko penularan dapat ditekan,” kata Hakam.
Ia menjelaskan, deteksi dini menjadi salah satu strategi utama dalam pengendalian HIV. Dengan mengetahui status kesehatan lebih awal, pasien dapat segera memperoleh terapi antiretroviral (ARV) dan pendampingan medis yang diperlukan.
Dinkes Kota Semarang terus mendorong masyarakat untuk tidak takut melakukan pemeriksaan HIV secara sukarela. Selain menjaga kerahasiaan data pasien, layanan pemeriksaan juga tersedia di sejumlah fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan pemerintah.
“Pemeriksaan HIV sangat penting, terutama bagi masyarakat yang memiliki faktor risiko. Semakin cepat diketahui, semakin cepat pula penanganan dapat dilakukan,” ujarnya.
Pemerintah Kota Semarang berharap kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga dapat memperkuat upaya pencegahan HIV. Dengan edukasi yang tepat dan deteksi dini yang masif, penyebaran HIV di Kota Semarang diharapkan dapat terus ditekan. (rd)
