JATENGEKSPOS.COM – Keterbatasan fiskal yang dihadapi banyak pemerintah daerah justru dinilai menjadi momentum untuk melahirkan berbagai inovasi dalam membangun daerah. Pemerintah kabupaten didorong tidak lagi hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi mulai mengembangkan sumber pendanaan alternatif melalui kolaborasi, digitalisasi, hingga pemanfaatan potensi ekonomi lokal.
Pesan tersebut mengemuka dalam Dialog Otonomi Daerah yang digelar Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) pada peringatan HUT ke-26 Apkasi di Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (2/7/2026).
Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, mengungkapkan keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan. Kabupaten Sintang yang memiliki wilayah sekitar 21 ribu kilometer persegi justru memperluas kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, hingga media.
Menurutnya, pemerintah daerah menyiapkan berbagai program yang terukur agar dapat dibiayai melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
“Kami berupaya agar pembangunan tidak hanya bertumpu pada APBD. Program-program yang disusun pemerintah daerah kami tawarkan kepada perusahaan sehingga mereka memiliki dasar yang jelas untuk menyalurkan CSR,” kata Gregorius.
Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menilai transformasi digital menjadi salah satu cara efektif meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat pendapatan daerah.
Ia menjelaskan, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) membuat masyarakat dapat memantau pengelolaan keuangan daerah secara terbuka. Selain meningkatkan transparansi, digitalisasi pembayaran retribusi dan pengelolaan aset juga mampu meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah.
“Ketika masyarakat percaya terhadap tata kelola pemerintah, partisipasi mereka juga meningkat. Dampaknya, penerimaan daerah ikut bertambah,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, peluang peningkatan pendapatan daerah juga disoroti dari sektor kepelabuhanan. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), Liana Trisnawati, mengatakan masih terdapat ratusan pelabuhan pengumpan regional yang berpotensi dikelola pemerintah kabupaten.
Menurutnya, pengalihan pengelolaan pelabuhan tersebut dapat menjadi sumber pendapatan baru apabila dimanfaatkan secara optimal sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selain itu, sektor pengelolaan sampah juga dinilai memiliki nilai ekonomi yang besar. Direktur Risk Management PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Setiyo Wibowo, mengatakan sampah tidak seharusnya hanya dipandang sebagai beban anggaran, tetapi dapat diolah menjadi komoditas bernilai ekonomi.
Ia mencontohkan pengolahan sampah anorganik menjadi material bangunan yang mampu mendukung pembangunan rumah ramah lingkungan sekaligus mengurangi beban biaya pengelolaan sampah.
Melalui forum tersebut, Apkasi mengajak seluruh pemerintah kabupaten memperkuat kemandirian fiskal dengan memanfaatkan potensi daerah secara maksimal, memperluas kolaborasi dengan dunia usaha, serta mempercepat transformasi digital agar pembangunan tidak bergantung sepenuhnya pada transfer anggaran dari pemerintah pusat.(rd)
