JATENGEKSPOS.COM – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mendorong pemerintah daerah segera memperkuat kemandirian fiskal agar tidak terus bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dana transfer dari pemerintah pusat.
Seruan tersebut mengemuka dalam Dialog Otonomi Daerah yang digelar pada peringatan HUT ke-26 Apkasi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Forum bertema “Mendorong Kemandirian Fiskal Melalui Optimalisasi Sumber Pendapatan Daerah” itu menyoroti pentingnya inovasi daerah di tengah tantangan ekonomi global dan perubahan arah kebijakan nasional.
Ekonom senior sekaligus Pendiri CORE Indonesia, Hendri Saparini, menilai pemerintah daerah perlu segera mengubah pola pembangunan yang selama ini terlalu bergantung pada belanja pemerintah. Menurutnya, kepala daerah harus mampu menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang dapat menggerakkan investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas masyarakat.
“Daerah tidak bisa terus bergantung pada APBD. Kepala daerah harus mampu membangun produktivitas ekonomi sehingga pertumbuhan tidak hanya ditopang oleh belanja pemerintah,” ujar Hendri dalam keterangannya, Minggu (5/7/2026).
Ia mengingatkan bahwa ketidakpastian ekonomi global, ditambah kecenderungan kebijakan yang mengarah pada re-sentralisasi, dapat mempersempit ruang gerak pemerintah daerah apabila tidak diantisipasi dengan strategi baru.
Sebagai solusi, Hendri menawarkan konsep dual engine economy, yakni membangun sinergi antara birokrasi dan dunia usaha agar mampu menciptakan sumber pembiayaan alternatif di luar APBD. Ia menilai birokrasi perlu bertransformasi menjadi lebih inovatif dan berorientasi pada kewirausahaan.
Digitalisasi layanan publik, optimalisasi potensi ekonomi lokal, hingga pemanfaatan kerja sama dengan diaspora maupun lembaga donor internasional disebut sebagai peluang yang dapat dikembangkan pemerintah daerah.
Selain persoalan fiskal, kualitas sumber daya aparatur juga menjadi perhatian. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menyebut peningkatan kapasitas ASN menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah.
Menurut Zudan, sekitar sepertiga dari 6,7 juta ASN di Indonesia masih memiliki tingkat pendidikan di bawah diploma, sebagian besar berasal dari pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK.
Ia mendorong pemerintah daerah memberikan kesempatan peningkatan pendidikan sekaligus membangun budaya kerja yang lebih humanis agar kinerja aparatur semakin optimal.
Di sisi lain, BKN juga terus mempercepat reformasi birokrasi dengan memangkas proses mutasi ASN menjadi maksimal lima hari kerja serta menyediakan layanan pemetaan kompetensi secara gratis bagi ratusan ribu calon pejabat pada 2026.
Apkasi berharap berbagai langkah tersebut dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer anggaran dari pemerintah pusat.(rd)
