JATENGEKSPOS.COM — Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Semarang mulai memetakan berbagai sektor potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah tersebut dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kota Semarang, Handi Priyanto, yang baru saja dilantik sebagai sekda definitif.
Upaya peningkatan PAD dilakukan dengan mengidentifikasi peluang di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya dinas-dinas yang menjadi penyumbang pendapatan daerah.
“Kami semalam itu rapat dengan dinas-dinas, memetakan mana saja yang bisa digenjot untuk meningkatkan PAD kita,” kata Handi Priyanto saat ditemui di Oudetrap Kota Lama Semarang, Rabu (20/5/2026).
Menurut Handi, peningkatan PAD membutuhkan inovasi dan strategi yang berbeda pada setiap jenis pajak karena masing-masing memiliki karakteristik tersendiri.
“Sehingga kita coba pilah satu per satu. Saya rasa peluang itu cukup terbuka besar manakala kita lakukan mapping sejak awal, kemudian kita siapkan rencana untuk berbuat apa sehingga secara bersama nanti kita akan lakukan upaya meningkatkan PAD,” jelasnya.
Salah satu sektor yang dinilai memiliki potensi besar adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Jenis pajak ini meliputi pajak restoran, hotel, hiburan, parkir, hingga tenaga listrik.
Pemkot Semarang berencana mengoptimalkan penerimaan dari sektor tersebut melalui penerapan sistem digitalisasi untuk meminimalkan kebocoran pendapatan.
Handi menilai penerapan digitalisasi tidak akan membebani masyarakat karena pajak yang dibayarkan pada dasarnya merupakan titipan yang nantinya kembali ke masyarakat melalui pembangunan daerah.
“Tugas Bapenda disini nanti bagaimana memastikan uang yang dibayarkan masyarakat bisa sampai ke kas daerah tanpa ada kebocoran,” terangnya.
Selain sektor pajak, Pemerintah Kota Semarang juga mulai menyiapkan sistem pembayaran non tunai atau cashless untuk retribusi pasar dan pedagang kaki lima (PKL) yang berada di bawah pengelolaan Dinas Perdagangan.
Sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi sekaligus mengurangi potensi kebocoran penerimaan daerah.
“Rencana akan diterapkan pembayaran cashless dalam waktu dekat sehingga untuk meminimalisir kebocoran di pasar,” pungkasnya.
