JATENGEKSPOS.COM — Pelayanan publik Kota Semarang dinilai telah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Namun, capaian tersebut dinilai belum boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk berpuas diri.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof Teguh Yuwono, menilai kualitas pelayanan publik Semarang berada di kisaran angka delapan.
Penilaian itu didasarkan pada sejumlah indikator, antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan administrasi dan jaminan keamanan.
“Saya pikir kalau kita lihat dari lima indikator, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan administrasi dan jaminan keamanan, Semarang ada di angka delapan. Posisi Semarang cukup bagus dan modalitasnya juga cukup bagus,” ujar Prof Teguh dalam Dialog Interaktif DPRD Kota Semarang bertajuk Membuka Saluran Aspirasi Publik dalam Pembangunan di Studio FISIP Undip Semarang, Rabu (28/8/2026).
Menurut Prof Teguh, tantangan Kota Semarang ke depan justru semakin besar. Pemerintah tidak cukup hanya mengukur keberhasilan berdasarkan capaian kota-kota lain di Jawa Tengah.
Sebagai ibu kota provinsi dengan jumlah penduduk sekitar 1,7 juta jiwa, Semarang dinilai harus berani menetapkan standar yang lebih tinggi.
“Kalau pembandingnya hanya kota-kota di Jawa Tengah, tentu Semarang mudah mengalahkannya. Pertarungan kita sekarang seharusnya dengan kota-kota lain di Indonesia dan dunia,” tegasnya.
Ia menyebut Bandung, Surabaya, Jakarta, Makassar dan Denpasar sebagai sejumlah kota yang dapat dijadikan pembanding. Menurutnya, pola perbandingan tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki perspektif baru dalam menentukan arah pembangunan.
“Semarang harus mulai berpikir sebagai center of activities di tingkat nasional bahkan internasional. Cara berpikir kemajuannya harus lebih dramatis,” katanya.
Salah satu hal yang dinilai perlu segera dibenahi adalah tata kelola pemerintahan berbasis digital atau digital governance.
Prof Teguh mengatakan perkembangan jumlah penduduk dan kompleksitas persoalan perkotaan membuat pemerintah tidak lagi bisa sepenuhnya mengandalkan sistem birokrasi konvensional.
Dengan penduduk sekitar 1,7 juta jiwa, potensi aspirasi masyarakat yang harus ditampung sangat besar.
“Kalau satu orang punya satu aspirasi saja, sudah jutaan gagasan yang harus ditampung. Kalau satu orang punya tiga pemikiran, jumlahnya bisa mencapai hampir lima juta ide. Pemerintah harus punya saluran yang cepat,” jelasnya.
Ia mendorong pemerintah membangun sistem pengaduan dan aspirasi yang lebih langsung. Warga, menurutnya, tidak harus selalu melewati rantai birokrasi yang panjang ketika menyampaikan persoalan.
Perkembangan media sosial dan teknologi telepon pintar seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari sistem pelayanan publik.
Prof Teguh mencontohkan laporan masyarakat mengenai banjir dan rob yang diunggah melalui media sosial. Laporan tersebut seharusnya dapat langsung terbaca oleh sistem pemerintah dan diteruskan kepada instansi terkait.
“Sekarang masyarakat bisa mengunggah kondisi rob atau banjir lewat media sosial, bisa tag pemerintah, lalu harus ada sistem yang langsung merespons. Birokrasi dituntut lebih cepat, digital dan akuntabel,” ujarnya.
Ia juga mendorong pengurangan layanan yang masih mengharuskan masyarakat datang secara fisik ke kantor pemerintahan.
Untuk pelayanan yang tidak membutuhkan verifikasi langsung maupun kepastian hukum, prosesnya dinilai dapat dilakukan melalui telepon genggam.
“Kalau bisa hanya melalui telepon genggam, kenapa masyarakat harus selalu datang dan bertemu? Kecuali memang menyangkut verifikasi atau kepastian hukum,” katanya.
Menurutnya, pemerintah juga perlu mengevaluasi efektivitas berbagai aplikasi dan kanal pelayanan yang sudah tersedia.
Keberadaan aplikasi saja tidak cukup apabila masyarakat masih kesulitan mengakses layanan atau membutuhkan waktu lama untuk memperoleh respons.
Selain digitalisasi pelayanan publik, persoalan banjir dan rob juga menjadi perhatian akademisi Undip tersebut.
Prof Teguh menilai persoalan banjir dan rob harus mendapat penanganan yang lebih terukur, terutama menjelang perubahan musim.
Ia berharap pemerintah memperkuat langkah antisipasi sehingga persoalan yang berulang tersebut tidak hanya ditangani ketika bencana sudah terjadi.
“Rob dan banjir ini seperti mata pelajaran yang pasti keluar bagi seorang wali kota. Saya berharap bisa segera diantisipasi, terutama oleh sektor-sektor yang menangani infrastruktur,” tuturnya.
Di sisi lain, Prof Teguh melihat Semarang memiliki peluang besar untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Ia mencontohkan kawasan Tembalang yang berkembang sebagai kawasan pendidikan sekaligus pusat aktivitas ekonomi.
Menurutnya, konsep serupa dapat dikembangkan di sejumlah kawasan lain dengan memanfaatkan potensi yang sudah dimiliki.
“Tidak hanya Tembalang. Ada Sekaran dengan Unnes, kawasan Bendan dan sekitarnya dengan kampus Unika, kemudian Pedurungan dengan USM dan wilayah lainnya. Pemerintah harus memfasilitasi agar ekonomi tumbuh berdasarkan potensi kawasan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Suharsono mengatakan dialog bersama akademisi menjadi salah satu upaya membuka ruang aspirasi publik sekaligus mendapatkan masukan untuk memperbaiki arah pembangunan.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, akademisi, media dan masyarakat.
“Ini wujud kebersamaan dan kolaborasi. Kami mengajak pemerintah kota bersama akademisi memberikan masukan yang konstruktif bagi kemajuan Kota Semarang,” kata Suharsono.
Menurutnya, DPRD ingin memastikan belanja pemerintah memberikan dampak yang jelas bagi masyarakat.
Belanja daerah, kata dia, harus mampu menghasilkan program yang manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh warga.
“Belanja untuk masyarakat harus tampak secara nyata dan menghasilkan perubahan yang bisa dirasakan. Dengan begitu, optimisme masyarakat terhadap pembangunan juga akan tumbuh,” ujarnya.
Suharsono menambahkan, peningkatan pendapatan daerah harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas belanja pemerintah.
Ia berharap pemerintah tidak hanya menyesuaikan target pembangunan dengan kemampuan anggaran, tetapi juga memiliki keberanian menetapkan target yang lebih optimistis.
“Kami ingin kinerja pemerintah kota semakin baik. Ketika belanja untuk masyarakat signifikan dan manfaatnya terasa, optimisme untuk mencapai target pendapatan juga akan lebih besar,” pungkasnya. (rd)
