JATENGEKSPOS.COM — Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat langkah mitigasi menghadapi musim kemarau panjang yang diperkirakan terjadi pada tahun 2026.
Menurutnya, kesiapsiagaan harus dilakukan sejak dini agar dampak kemarau terhadap masyarakat, terutama di sektor pertanian, ketersediaan air bersih, hingga potensi kebakaran hutan dan lahan, dapat ditekan semaksimal mungkin.
“Mitigasi harus dipersiapkan dari sekarang agar dampak kemarau panjang tidak menimbulkan persoalan yang lebih besar di masyarakat,” ujarnya di Kota Semarang.
Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, sebagian besar wilayah Jawa Tengah mulai memasuki musim kemarau sejak Mei 2026. Durasi musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih panjang, yakni sekitar empat hingga lima bulan.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius seluruh pemerintah daerah, terutama wilayah yang selama ini kerap mengalami kekeringan saat musim kemarau.
Saleh menilai daerah rawan kekeringan harus dipetakan lebih awal agar langkah antisipasi dan penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
“Kami mendorong Pemprov Jateng dan pemerintah daerah memperkuat kesiapan distribusi air bersih bagi masyarakat apabila terjadi krisis air di wilayah terdampak kekeringan,” kata Saleh.
Selain persoalan air bersih, ia juga menyoroti dampak kemarau terhadap sektor pertanian yang berpotensi memengaruhi produksi pangan masyarakat.
Menurutnya, penguatan sistem irigasi, pengelolaan cadangan air, serta pendampingan bagi petani perlu diperkuat agar produktivitas pertanian tetap terjaga selama musim kemarau berlangsung.
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah itu juga mengingatkan potensi meningkatnya kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau.
Karena itu, koordinasi antarinstansi seperti BPBD dan pemerintah daerah dinilai penting agar penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.
Saleh juga meminta pemerintah meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait penghematan penggunaan air dan langkah pencegahan kebakaran lingkungan.
“Kesadaran masyarakat juga sangat penting, baik dalam penggunaan air secara bijak maupun pencegahan kebakaran lingkungan,” ujarnya.
Selain penanganan jangka pendek, Saleh menilai pemerintah perlu memperkuat program berkelanjutan seperti pembangunan embung, revitalisasi saluran irigasi, serta penghijauan kawasan resapan air.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mengurangi risiko kekeringan di masa mendatang sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan.
“Mitigasi kemarau tidak cukup hanya bersifat sementara, tetapi juga harus dibarengi penguatan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan,” katanya.
Ia berharap kesiapan pemerintah daerah dan sinergi seluruh pihak dapat membantu masyarakat menghadapi musim kemarau dengan lebih baik sehingga dampak yang ditimbulkan bisa diminimalkan. (*)
