JATENGEKSPOS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang mendorong agar pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Kota Semarang agar bisa berkembang dan naik kelas.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Widodo, Minggu (31/5/2026).
Komisi B, lanjutnya, telah meminta Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, untuk terus mendampingi pelaku UMKM dan memfasilitasinya agar bisa berdaya saing. Pendampingan tersebut dalam hal pembinaan, permodalan, perizinan sampai pemasaran produk.
“4 P ini kami dorong kepada Dinas Koperasi dan UMKM dalam upaya mendorong pelaku UMKM naik kelas,” kata Joko.
Joko menjelaskan pendampingan ini mulai dari memberikan pelatihan dalam peningkatan SDM untuk membuat produk yang berkualitas dan berdaya saing di pasaran.
Dari segi permodalan, pihaknya juga telah meminta Dinas Koperasi dan UMKM terkait kredit wibawa, yang berhenti sejak 2023. Padahal jika program tersebut berjalan bisa membantu pelaku UMKM mengembangkan usaha kecilnya.
“Karena bantuan program kredit lunak ini yang sebesar Rp 5 juta -10 juta per pelaku UMKM,” imbuhnya.
Sementara, dari aspek pemasaran produk, komisi B pun mendorong Dinas terkait untuk memperbanyak dan memperluas pelatihan, pelaku UMKM dalam mempromosikan di market place atau secara online.
“Karena dengan adanya pemasaran produk dengan online ini bisa menembus pasar ekspor, seperti produk kerajinan, kuliner sampai furnitur,” tuturnya.
Lebih lanjut, Joko mengatakan untuk dinas terkait memfasilitasi pengurusan perijinan peredaran dan sertifikasi halal suatu produk. Pasalnya, hal tersebut menjadi salah satu syarat produk bisa dipasarkan hingga ke tinggal global.
“Beberapa waktu lalu, ada sekitar 100 pelaku UMKM yang sudah difasilitasi dinas terkait untuk mendapatkan label halal. Salah satu yang harus disiapkan pelaku UMKM mengurus sertifikasi halal memiliki paling sedikit lima produk,” tandasnya.
